Atlet Harap Bersabar, Bonus Dibagikan Setelah APBD Perubahan

Padang-Bonus atlet Kota Padang yang meraih mendali pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) di Dharmasraya akhir tahun 2014 lalu, hingga kini belum dicairkan.

Keterlambatan itu karena dana yang tersedia di APBD Kota Padang Rp3 miliar dan masih kurang Rp2 miliar lagi. Sementara itu, dana yang dibutuhkan sebesar Rp5 miliar. Guna menutupi kekurangan tersebut, telah diajukan lagi penambahan pada APBD Perubahan Kota Padang.

Salah seorang atlet Porprov yang tak mau disebutkan namannya meraih mendali emas pada Porprov tersebut kepada Singgalang, Selasa (14/4) memang mempertanyakan bonus tersebut kapan kepastiannya dicairkan.

Sebab, dia mendapatkan informasi pada Maret lalu dicairkan bonus tersebut. Namun, hingga April belum juga diterima.

"Kami dari atlet tak mendesak, namun hanya ingin tahu saja informasinya. Kalau memang pada APBD Perubahan tak masalah. Artinya kami menunggu yang pasti,"ujarnya.

Lalu, Kepala Dinas pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Suardi menanggapi. Menurutnya, anggaran tersedia Rp3 miliar tersebut sesuai dengan bonus yang diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Karena terjadi peningkatan signifikan bonus hadiah sesuai permintaan atlet, terpaksa harus dicarikan solusinya. Langkah awal, dicarikan dana bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga kekurangan Rp2 miliar tersebut. Namun, baru terkumpul hingga sekarang Rp72 juta.

Oleh sebab itu, diajukan lagi pada APBD Perubahan 2015 kekurangan dana Rp2 miliar tersebut.
  
Lebih jauh dikatakan, pada Porprov Dharmasraya lalu atlet Kota Padang meraih 105 emas, 85 perak, 87 perunggu. Bagi atlet yang meraih emas dapat bonus Rp 20 juta , mendali perak bonus Rp10 juta dan mendali perunggu Rp5 juta.

Bila dibandingkan bonus Porprov sebelumnya terjadi peningkatan hingga 100 persen. Sebab, bonus yang diterima sebelumnya mendali emas Rp10 juta, mendali perak Rp5 juta dan mendali perunggu Rp3 juta.

"Para atlet bersabar, karena tetap dicairkan pada tahun 2015 ini. Menunggu yang pasti kan tak jadi masalah,"ujar Suardi. Ditambahkannya, bila dipaksakan juga dibagi dengan uang yang ada saat ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru nantinya.****