Dharmasraya-Peringatan
Hari Buruh di Kabupaten Dharmasraya menuai protes dari organisasi buruh
setempat seperti Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KPSI).
Organisasi ini menilai peringatan hari buruh itu seharusnya motor pengerak adalah buruh di dalam naungan organisasinya, bukan pemerintah daerah. Namun, semua kegiatan hari buruh itu dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya. Malah kegiatan tersebut menurut KPSI tak lebih tujuan politik dari seorang kepala SKPD dan memarjinalkan organisasi buruh.
Hal itu ditegaskan Ketua KPSI Kabupaten Dharmasraya, Nurjaman didampingi Sekretarisnya Syamanir kepada wartawan di Dharmasraya, Rabu (6/5).
Buntut dari kekecewaan tersebut, para buruh di Dharmasraya akan melakukan demo besar-besaran di Kantor Bupati Dharmasraya, DPRD dan Polres Dharmasraya dalam jangka waktu dekat ini.
Disebutkannya, kegiatan peringatan hari buruh yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentu tak menguntungkan kaum buruh dan tidak juga memperjuangkan hak-hak buruh tersebut.
Padahal seyogyanya, pelaksanaan memperingati Hari Buruh tentu dengan tujuan memperjuangkan hak-hak buruh yang belum terpenuhi dan aturan-aturan yang tak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahan untuk kesejahteraan buruh.
"Kami dari buruh sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terutama dengan SKPD terkait yang tak melibatkan organisasi buruh dalam memperingati Hari Buruh Sedunia tersebut. Seharusnya, buruhlah yang paling pokok dilibatkan dan pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator saja,"ujar Nurjaman.
Dia menambahkan, dalam peringatan hari buruh di Dharmasraya pemerintah daerah yang diuntungkan, sementara buruh di bawah organisasinya dianggap antara ada dan tiada. Lalu, yang tak mengenakan lagi, proposal minta bantuan dana pun dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dharmasraya kepada perusahaan yang ada untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
"Bahkan, banyak dari perusahaan itu yang mengeluh kepada kami tak senang diminta dana melalui proposal dari Dinas Tenaga Kerja dalam peringatan hari buruh tersebut,"imbuh Nurjaman.
Pada tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rinaldi membenarkan kegiatan Hari Buruh di laksanakan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari jalan santai, senam massal hingga pembagian door prize.
Sebenarnya, tak ada persoalan antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan organisasi buruh. Hanya saja, persoalan miskomunikasi.
Tak benar, organisasi buruh ditinggalkan dan sudah diajak sebelumnya namun tak ada melibatkan diri sehingga dengan tenaga yang ada saja tetap disukseskan kegiatan tersebut.
Diakuinya, ada proposal untuk meminta perusahaan membantu dana Rp2 juta untuk hadiah dan biaya lain untuk kesuksesan kegiatan tersebut, namun tak ada unsur paksaan. Dana itu pun juga dipergunakan untuk biaya konsumsi dan hadiah door prize yang diikuti oleh buruh dari perusahaan yang menyumbang.
"Bagi kami tak masalah dilakukan demo asalkan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara,"ujarnya.
Ditambahkan Rinaldi, persoalan miskomunikasi ini akan diselesaikan secepatnya sehingga bersama-sama membangun Dharmasraya dan kesejahteraan buruh.****
Organisasi ini menilai peringatan hari buruh itu seharusnya motor pengerak adalah buruh di dalam naungan organisasinya, bukan pemerintah daerah. Namun, semua kegiatan hari buruh itu dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya. Malah kegiatan tersebut menurut KPSI tak lebih tujuan politik dari seorang kepala SKPD dan memarjinalkan organisasi buruh.
Hal itu ditegaskan Ketua KPSI Kabupaten Dharmasraya, Nurjaman didampingi Sekretarisnya Syamanir kepada wartawan di Dharmasraya, Rabu (6/5).
Buntut dari kekecewaan tersebut, para buruh di Dharmasraya akan melakukan demo besar-besaran di Kantor Bupati Dharmasraya, DPRD dan Polres Dharmasraya dalam jangka waktu dekat ini.
Disebutkannya, kegiatan peringatan hari buruh yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tentu tak menguntungkan kaum buruh dan tidak juga memperjuangkan hak-hak buruh tersebut.
Padahal seyogyanya, pelaksanaan memperingati Hari Buruh tentu dengan tujuan memperjuangkan hak-hak buruh yang belum terpenuhi dan aturan-aturan yang tak dilaksanakan oleh perusahaan-perusahan untuk kesejahteraan buruh.
"Kami dari buruh sangat kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terutama dengan SKPD terkait yang tak melibatkan organisasi buruh dalam memperingati Hari Buruh Sedunia tersebut. Seharusnya, buruhlah yang paling pokok dilibatkan dan pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator saja,"ujar Nurjaman.
Dia menambahkan, dalam peringatan hari buruh di Dharmasraya pemerintah daerah yang diuntungkan, sementara buruh di bawah organisasinya dianggap antara ada dan tiada. Lalu, yang tak mengenakan lagi, proposal minta bantuan dana pun dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dharmasraya kepada perusahaan yang ada untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
"Bahkan, banyak dari perusahaan itu yang mengeluh kepada kami tak senang diminta dana melalui proposal dari Dinas Tenaga Kerja dalam peringatan hari buruh tersebut,"imbuh Nurjaman.
Pada tempat terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Rinaldi membenarkan kegiatan Hari Buruh di laksanakan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari jalan santai, senam massal hingga pembagian door prize.
Sebenarnya, tak ada persoalan antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan organisasi buruh. Hanya saja, persoalan miskomunikasi.
Tak benar, organisasi buruh ditinggalkan dan sudah diajak sebelumnya namun tak ada melibatkan diri sehingga dengan tenaga yang ada saja tetap disukseskan kegiatan tersebut.
Diakuinya, ada proposal untuk meminta perusahaan membantu dana Rp2 juta untuk hadiah dan biaya lain untuk kesuksesan kegiatan tersebut, namun tak ada unsur paksaan. Dana itu pun juga dipergunakan untuk biaya konsumsi dan hadiah door prize yang diikuti oleh buruh dari perusahaan yang menyumbang.
"Bagi kami tak masalah dilakukan demo asalkan sesuai dengan aturan yang ada. Sebab, menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara,"ujarnya.
Ditambahkan Rinaldi, persoalan miskomunikasi ini akan diselesaikan secepatnya sehingga bersama-sama membangun Dharmasraya dan kesejahteraan buruh.****
Post a Comment