Jhony Halim: Rumah Bersubsidi DP 5 Persen Segera Terwujud di Sumbar

Padang-Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sumatra Barat segera mendapatkan rumah bersubsidi (FLPP) harga Rp105 juta dan DP 5 persen.Tak hanya itu bunga pun jauh rendah dari tahun 2014 lalu, dari 7,25 persen pertahun menjadi 5 persen. Selanjutnya, untuk PNS dan pegawai swasta pun bakal diberikan bantuan uang muka perumahan Rp4 juta. Namun, rencana bantuan Rp4 juta tersebut  masih digodok tingkat pusat.

Dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota harus mendukung sepenuhnya dalam banyak hal mulai dari ketersedian lahan yang murah, dan isentif perizinan serta kemudahan dalam berurusan.

Hal itu ditegaskan Ketua Kompartemen Rumah Sederhana Tapak (RST) Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP-REI), H. Jhoni Halim menjawab wartawan di Padang, Senin (6/4).

Disebutkannya, DPP REI saat ini sedang intensif melakukan rapat dengan instansi terkait, baik perbankan maupun Menteri Perumahan dan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan rumah bersubsidi untuk MBR dan PNS tersebut.

Lebih jauh disebutkan, harga rumah FLPP pada tahun 2015 ini masih sama dengan tahun 2014 sebesar Rp105 juta. Bila berpedoman dengan aturan lama tahun 2014 lalu DP rumah 10 persen dari Rp105 juta maka didapat angka Rp10,5 juta. Angsuran per bulan Rp750 ribu/bulan dengan jangka waktu 20 tahun. Bila dihitung normal dengan harga Rp105 juta tersebut tanpa dibantu subsidi bunga oleh pemerintah, bisa angsurannya mencapai angka Rp1,054 juta/bulan. Artinya, dalam sebulan terdapat selisih Rp305 ribu dan jika dikalikan 20 tahun maka didapat angka Rp73 juta.

Dengan demikian, subsidi yang diberikan pemerintah bisa mencapai Rp73 juta. Apalagi dengan bunga KPR bunga 5 persen, bisa hitungan subsidi bunga kurang lebih Rp100 juta. 

Jhony Halim yang juga mantan Ketua DPD REI Sumbar tersebut bersama Ketua DPD REI saat ini Hendra Gunawan akan berupaya untuk memaksimalkan secepatnya terealisasi rumah FLPP bunga dan DP 5 persen tersebut  di Sumatra Barat.

"Tentu, kami berharap dukungan sepenuhnya dari pemerintah provinsi, BPN Sumbar dan kabupaten/kota serta kepala daerah agar upaya pemenuhan rumah bagi MBR ini bisa terealisasi secepatnya,"ujar Jhony Halim.

Dijelaskan Jhony Halim, untuk membangun RST tersebut minimal harga tanah di bawah Rp100 ribu permeter. Bila dikota-kota besar di Indonesia memang agak sulit, sehingga lebih banyak diarahkan kepada rumah susun sewa (Rusunawa) dan rumah susun pribadi (Rusunami).

Namun, untuk Kota Padang harga tanah di bawah Rp100 ribu/meter masih bisa didapat kendati berada di daerah pinggiran. Apalagi, di daerah kabupaten/kota di Sumbar. Malah DPP REI bersama DPD REI Sumbar berencana akan membangun pula rumah subsidi tersebut di Kabupaten Mentawai.

Kendati biaya operasional tinggi, namun REI Sumbar tetap membangun sebagai bentuk kepedulian sosial. Tentu, diminta Pemerintah Kabupaten Mentawai membantu memfasilitasi tanahnya.

Ditambahkan Jhony Halim, membangun RST bukan tak menjanjikan bagi para developer karena bisa keuntungannya 5-10 persen. Namun, bila lambat dalam pembangunan bisa habis habis keuntungan itu untuk biaya operasional atau istilahnya overhead. Disinilah peranan pemerintah kabupaten/kota membantunya. Selama ini proses akad kredit KPR terutama di BTN cukup lancar, bahkan orang cacat atau buta pun diberikan kesempatan memiliki rumah tersebut.

"Kita patut memberikan apresiasi kepada presiden Jokowi atas kepeduliannya kepada masyarakat MBR yang belum memiliki rumah dengan programnya satu juta rumah,"ujar Jhony Halim. Rumah bersubsidi tersebut hanya diperuntukan bagi MBR yang belum memiliki rumah. Dengan demikian, masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti tukang, sopir, PKL bisa mendapatkan rumah.****