Padang-Banyak masyarakat menilai, bila kondisi hidup sulit masa pemerintahan Jokowi-JK ini tak cepat berakhir bukan hanya kasus bunuh diri saja yang banyak maka kasus kriminalitas pun meningkat tajam.
Bahkan, masyarakat mengkhawatirkan bakal terjadi revolusi atau peletakan kekuasaan Soeharto jilid II. Sebab, sudah beredar informasi pada 21 April mendatang bakal terjadi demo besar-besaran mahasiswa secara nasional dan daerah.
Salah seorang warga Kota Padang, Ita kepada wartawan di Padang, Jumat (10/4) mengakui memang ekonomi semakin sulit di zaman pemerintahan Jokowi-JK ini. Terlebih orang yang memilih atau mendukung Jokowi-JK saat Pemilihan Presiden lalu.
"Katanya pemerintahan yang pro rakyat. namun kenyataannya pemerintahan pro rakyat seperti apa saat ini. Bahkan, sangat terasa ekonomi kapitalisme atau liberalisme yang diterapkan Jokowi. Saya sangat setuju bila Jokowi-JK dilengserkan, bila kondisi ekonomi seperti ini,"ujar Ita.
Hal yang sama juga dikatakan Doni, barang-barang semua serba naik akibat Jokowi menaikan harga BBM tiap sebentar. Penyakit di Indonesia ini, bila BBM naik harga kebutuhan naik. Namun, bila BBM diturunkan maka harga kebutuhan pokok sulit untuk turun.
Seharusnya, Jokowi menaikan harga BBM tersebut berjangka sekali enam bulan atau sekali setahun. Jangkan diserahkan pada harga pasar semuanya. Subsidi pemerintah tetap ada kendati tak banyak.
Menurutnya, apa yang dilakukan Jokowi-JK sudah melanggar UUD 1945 pasal 33 yang menyatakan Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan semakmur-makmurnya untuk rakyat. Artinya, minyak bumi yang ada juga dipergunakan untuk rakyat dengan diberikan subsidi. Bukan dilepas ke pasar harganya.
Bila itu dilakukan seperti saat ini, tak ada lagi gunanya pasal 33 UUD 1945 tersebut. Dengan demikian, presiden sudah melanggar konstitusi.
Warga lain, wendri menambahkan, bila sebelum ini ada warga Kota Padang membunuh istri karena cemburu sosial tentu besok ini akan ada membunuh istri karena faktor ekonomi. Bahkan, tak akan sedikit kasus bunuh diri terjadi karena faktor ekonomi.
"Jadi pemerintah daerah jangan hanya tinggal diam dan bergantung kepada pemerintah pusat saja. Harus dilakukan terobosan baru untuk membantu ekonomi daerah dan masyarakatnya. Disinilah dibutuhkan kepedulian kepala daerah dan kreativitasnya,"ujar Wendri.****
Assalamu Alaikum wr-wb, Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar jawa timur, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 30 jt namun hasilnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah,namun teman saya memberikan no tlp Bpk Drs Sulardi MM yang bekerja di BKN pusat yang di kenalnya di jakarta dan juga mengurusnya, saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui email, alhamdulillah SK saya akhirnya keluar, sy sadar kalau tdk ada pegangan dr pst langsung meman sulit, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya Hubungi saja Bpk Drs.Sulardi MM Hp:085395881177 Wassalm Nirwana bakri.
ReplyDelete